Rahung Nasution
“Kemenangan kamarada Lu Olo dan saya bukan hanya membuat bumi Timor-Leste terguncang, tapi juga di tempat-tempat lain,” begitu bunyi pidato PM Mari Alkatiri pada penutupan kongres Fretilin, 19 Mei lalu. Empat hari kemudian, meletus pertempuran di Fatuahi, pinggiran timur kota Dili, antara tentara pemberontak yang dipimpin Mayor Alfreido Reinado dengan Falintil-FDTL. Pertempuran ini kemudian disusul dengan terjadinya perpecahan di tubuh PNTL (Polisi Nasional Timor Leste), memicu kerusuhan sosial dan akhirnya mengundang kehadiran kembali pasukan internasional di Timor-Leste, dipimpin pasukan Australia.
Pada hari Jumat, 6 Juni 2006, dari basis kekuatannya di villa peninggalan kolonial Portugis yang sejuk di kawasan pegunungan sektor tengah Timor Leste, Pousada de Maubisse, Mayor Alfredo Reinado bersama anggotanya menyerahkan 18 pucuk senjata otomatis jenis M-16, empat pistol, empat senjata rakitan dan ribuan amunisi kepada pasukan Australia.
Selama dua bulan terakhir, dari tempat yang asri dengan bunga-bunga yang semerbak di taman, Mayor Alfredo Reinado menuntut ‘keadilan’, menganjurkan penggulingan PM Mari Alkatiri, melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik dan juga diwawancarai jurnalis dalam dan luar negeri yang kemudian mengekspos Mayor Alfredo sebagai figur yang tak kalah populernya dengan presiden Xanana Gusmão dan menteri luar negeri Ramos Horta. Media-media Australia dan Indonesia melakukan reportase yang menguntungkan dan mendongkrak popularitas pimpinan tentara yang memberontak ini. Jurnalis David O’Shea dari SBS Australia, menyebutnya sebagai tokoh militer yang cerdas dan merupakan pemimpin masa depan yang mendapat pelatihan-pelatihan dari Australia.
Sesaat setelah penyerahan senjata, perwira menengah yang meninggalkan markas—setelah terjadi insiden Tasi Tolu pada 28 April, menolak klaim bahwa dirinya disertir. Selama ini, “Saya tetap sebagai tentara yang patuh dan loyal pada panglima tertinggi, presiden Xanana Gusmão”, ungkap Mayor Alfredo Reinado pada jurnalis di sela-sela penyerahan senjata tersebut. Begitu juga yang diungkapkan oleh Mayor Tara dan Mayor Marcos Tilman yang menyusul meninggalkan markas untuk bergabung dengan kalangan oposisi di distrik Ermera.
Jika Mayor Alfredo Reinado dan anggotanya yang meninggalkan markas merupakan tentara yang patuh dan loyal pada presiden Xanana Gusmão, maka media-media di Australia, Indonesia, juga di Timor-Leste mengeroyok Alkatiri dan menggambarkannya sebagai ‘Marxist Mozambique’ yang arogan, yang menyeret Timor Leste menuju failed stated, negara gagal.
Sebagai ‘Marxist Mozambique’ yang arogan dan memerintah Timor-Leste yang ‘gagal’, Alkatiri, dalam 49 bulan pemerintahannya membuat beberapa prestasi yang tidak menyenangkan banyak kalangan. Canberra gerah karena Alkatiri keras dalam negosiasi tentang minyak dan gas di Laut Timor. Partai-partai oposisi, yang hanya memiliki 20 % suara di parlemen, jengkel dan terus-terusan merongrong pemerintahan Alkatiri sejak diawal pemerintahan ini dibentuk karena Alkatiri enggan berbagi jatah kekuasaan. Kamerad-kamerad Alkatiri sendiri di Fretilin dari kelompok mudança (perubahan)—yang kalah telak di kongres yang lalu yang dipimpin José Luis Guterres—dan pro kebijakan pasar juga marah karena Alkatiri ingin mempersempit gerak sektor swasta.
“Biarpun Anda berteriak keras dan klaimu terdengar sampai ke Alice Spring dan memberi informasi pada media, sikap kami tetap… Biarkan kami memberi Anda sebuah pelajaran politik—bukan sebuah kemungkinan”, begitu rezim Canberra menggertak Alkatiri melalui menteri luar negerinya Alexander Downer. Namun karena keteguhan tim negosiasi Dili yang dipimpin PM Mari Alkatiri, dalam dua kali putaran negosiasi yang alot, Timor-Leste mendapatkankan haknya 50:50 atas kekayaan minyak dan gas di ladang Greatest Sunrise (awalnya Canberra mengajukan 18:82). Dili juga memenangkan 90:10 dari 80:20 yang diajukan Canberra untuk ladang Bayu Undan, Elang Kakaktua dan sekitarnya. Sebuah pelajaran politik yang menarik. Timor-Leste yang kecil dan miskin berani menghadapi Australia yang telah mengangkat dirinya sebagai Deputy Sheriff Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik.
Sejalan dengan kebijakan Australia dan Amerika, Bank Dunia mengelola dana proyek-proyek rekontruksi Timor-Leste yang bersumber dari negara-negara donor. Proyek-proyek rekonstruksi yang berlangsung pada masa transisi ini sangat menguntungkan sektor swasta. Berbagai usaha pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti rencana mendirikan perusahaan transportasi publik, perusahaan listrik dan rencana mendirikan perusaahan minyak negara, mendapat hambatan yang keras dari Bank Dunia yang menginginkan sektor tersebut diurus oleh swasta.
Di tengah permasalahan kemiskinan, dengan tidak tunduk pada kebijakan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Alkatiri memberi pelayanan pendidikan secara gratis kepada rakyat mulai dari tingkat dasar sampai menengah dibarengi dengan program perbaikan gizi dengan menyediakan makanan bagi siswa-siswa di sekolah. Melalui kerjasama bilateral dengan pemerintah Cuba, Alkatiri mendatangkan ratusan doketer Cuba ke pelosok-pelosok Timor-Leste yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Pemerintah juga mengirimkan ratusan mahasiswa Timor-Leste belajar kedokteran ke Cuba dan mendirikan fakulutas kedokteran di Universitas Nasional Timor-Leste.
Satu persoalan baru yang membuat kalangan sektor swasta cukup marah dan tidak bisa lagi mentolerir Alktiri adalah pembentukan Petroleum Fund. Lembaga dana yang akan mengelola kekayaan pendapatan minyak dan gas ini dibentuk untuk menghindari kutukan minyak yang sering mengakibatkan kemelut petrodolar—perang dan pemiskinan yang akut. Dana yang diperoleh dikelola secara transparan dengan mengadopsi sistem Norwegia. 90 % dana akan diobligasikan di Federal Reserve Bank di Amerika Serikat untuk kepentingan jangka panjang. 10 % dana digunakan untuk proyek-proyek pemerintah dan diinvestasikan ke sektor publik. Pihak swasta menentang hal ini dan menginginkan kekayaan minyak dibagi-bagikan, dan untuk mengembangkan sektor swasta. Apakah presiden Xanana juga menentang berbagai kebijikan ini?
Minggu-minggu terakhir ini tensi politik semakin tinggi. Secara terbuka presiden Xanana ‘menghajar’ Alkatiri lewat pidato sepanjang satu setengah jam yang disiarkan RTTL pada Kamis malam, 22 Juni 2006. Dalam pidato kenegaraan tersebut, presiden meminta pada militan Fretilin untuk memikirkan kembali kepemimpinan Fretilin yang menurut presiden dipilih melalui kongres yang tidak demokratis pada bulan yang lalu. Presiden Xanana juga mengungkapkan kekecewaannya dan hilang kepercayaan pada Alkatiri yang tidak punya kemampuan menyelesaikan krisis ini.
Pada malam sebelumnya, kekecewaan tersebut dituangkan presiden melalui surat kepada Alkatiri yang meminta kesedian Alkatiri untuk mengundurkan diri setelah presiden menyaksikan program televisi ABC Australia, 4 Corners. Dalam siaran investigasi itu, Alkatiri dituding terlibat dengan mantan menteri dalam negeri Rogério Lobato (yang kini berada dalam tahanan rumah dan menjalani proses hearing di pengadilan Dili) dalam membentuk Tim Keamanan Rahasia Fretilin. Alkatiri menolak keras tudingan yang dilontarkan oleh Tim Keamanan Rahasia Fretilin yang dipimpin Railos tersebut. Alkatiri juga meminta kepada PBB untuk segera melakukan investigasi dan menyelidiki tudingan yang dialamatkan kepadanya.
Kini sudah mulai nampak jelas plot coup d’etat, seperti yang diyakini Alkatiri, terhadap kekuasaannya. Presiden telah muncul di hadapan demonstran yang berteriak-teriak “Alkatiri Teroris dan Komunis” yang dipimpin oleh pihak oposisi, Mayor Tara, Mayor Marcos dan Railos yang kini memobilisir penggulingan Alkatiri dan pembubaran parlemen. Sebagai komandan tertinggi dan penanggungjawab keamanan negara dan ‘penjaga konstitusi’, presiden secara terbuka telah menyatakan kepada rakyat Timor-Leste, khususnya kepada militan Fretilin “memilih saya atau Alkatiri.”
Jika hari ini, besok atau lusa PM Alkatiri berhasil dipaksa mundur, melalui satu mekanisme yang tidak demokratis, maka apa yang diperingatkan pemerintah Portugal sebagai konspirasi Australia dengan kalangan internal di Timor-Leste, akan menjerumuskan negara baru ini menjadi Banana Republic di kawasan Asia-Pasific dan Timor-Leste memiliki pemimpin yang kapan saja bisa menggertak, “L’etat c’est moi”—negara adalah saya. Dan yang tidak tunduk silakan menyingkir…
Diarsipkan di bawah: Poezia & Arte
It begins, the lament
of the guitar…
and Garcia Lorca sing:
Night-Song of the Andalusian Sailors
From Cádiz to Gibraltar
how fine the road!
The sea knows I go by,
by the sighs.
Ay, girl of mine, girl of mine,
how full of boats is Málaga harbour!
From Cádiz to Sevilla
how many little lemons!
The lemon-trees know me,
by the sighs.
Ay, girl of mine, girl of mine,
how full of boats is Málaga harbour!
From Sevilla to Carmona
there isn’t a single knife.
The half moon slices,
and, wounded, the air goes by.
Ay, boy of mine, boy of mine,
let the waves carry off my stallion!
Through the pale salt-seams
I forgot you, my love.
He who needs a heart
let him ask for my forgetting.
Ay, boy of mine, boy of mine,
let the waves carry off my stallion!
Cádiz, let the sea flow over you,
don’t advance this way.
Sevilla, on your feet,
so you don’t drown in the river.
Ay, girl of mine!
Ay, boy of mine!
How fine the road!
How full of boats the harbour,
and how cold it is in the square!
Diarsipkan di bawah: Poezia & Arte
…kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa membikin kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada orang mau membikin kenyataan-kenyataan baru, maka “kemajuan” sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia…
(Pramoedya Ananta Toer, Rumah Kaca, hal 436)
Diarsipkan di bawah: Tak Berkategori
Agencia Moçambique
Two prominent Mozambican journalists, in the latest edition of the independent weekly "Savana", have written in defence of embattled East Timorese Prime Minister Mari Alkatiri, who has been subjected to all manner of slander and insult from the right wing Australian media and from the Catholic Church. During the current crisis, Alkatiri has been literally demonised, with some posters from his Catholic opponents declaring "Alkatiri is a communist and a devil".
But many Mozambican journalists have a very different picture of Alkatiri. For in exile he lived in Maputo, where he played a key role in the attempts to mobilise international solidarity against the Indonesian invasion of East Timor. In the dark days of the late 1970s and the 1980s, it was not Australia, and not even the former colonial power, Portugal, that kept the Timorese issue alive in international fora – that task fell on the shoulders of Mozambique and Angola.
During those long years Mozambican journalists and other intellectuals came to know and admire Alkatiri, and have no time for absurd claims that he is "a devil".
In his "Savana" column, Fernando Lima notes that Alkatiri has been subjected to the rage of the Catholic church since 2002.
Among the causes for this were the Timorese government's attempt to separate church and state – but also Catholic hostility to a politician of moslem descent (though Alkatiri has never defined himself in terms of religion). The fact remains that Alkatiri is popular – particularly in the ranks of the movement that fought for Timorese independence and is now the country's ruling party, Fretilin (Revolutionary Front for an Independent East Timor). At the recent Fretilin congress, Alkatiri was easily re- elected as the party's leader: his sole opponent dropped out of the race before the final vote. Lima believes it was no coincidence that the unrest in Timor erupted immediately after the Congress – because "the wrong man won".
Some of the more ridiculous columns in the Australian press claim that Alkatiri was indoctrinated by "communists" in his years of exile. But by the time Alkatiri left, Mozambique had long since jettisoned marxism as its official ideology. Lima argues that Alkatiri learnt quite a different lesson in Maputo. He had watched the growth of corruption in Mozambique in the 1990s, and was determined that the same should not happen in Timor.
Alkatiri, Lima points out, is the architect of petroleum legislation that has won international praise – but which certain sectors, coveting the oil under the Timor Sea, do not like. This position is shared by the second column, written by Joao Machado da Graca, who believes that supposed ethnic divisions in East Timor, about which there has been so much chatter, is secondary to the issue of Timor's potential oil wealth.
Machado da Graca notes that the Australian government is no supporter of Alkatiri – for Alkatiri fought long and hard over the delimitation of East Timor's maritime border with Australia, an issue of key importance given the "millions of barrels of oil waiting to be extracted" under the seabed.
"The government of Timor is not corrupt and things were not resolved in favour of Australia through a few million dollars deposited in Swiss banks as the Australians may have imagined", wrote Machado da Graca.
The sequence of events last week was most interesting.
Machado da Graca notes that on Monday it became publicly known that no Australian company had won the oil exploration tenders launched by the Timorese government. On Tuesday, the violence in the Timorese capital, Dili, worsened dramatically. On Wednesday Australian troops arrived in Dili.
As for the Timorese "rebels", these are mutineers led by a man who played no role in the Timorese struggle against Indonesian occupation. Instead he spent the whole period living comfortably in Australia. When Timorese independence was retired he rose to a senior position thanks to Australian advisers who were then with the United Nations force.
In the background are the Americans, who seem to have thrown their lot in with the Catholic church. Machado da Graca notes the presence of the US ambassador at the Catholic church demonstration against the Timorese government's decision to end compulsory teaching of the catholic religion in state schools.
One might have expected the US embassy to applaud this: after all, the Alkatiri government was merely following the separation of church and state that was first declared in the Constitution of the United States of America.
Machado da Graca warns that "after a short period of independence, a prolonged period of Australian tutelage, with American support, on the pretext of maintaining law and order, could be disastrous. Mainly because it would take away from Timor the strength to negotiate independently its main wealth, the oil under its territorial waters".
The article concludes with a call for solidarity "with the legitimate government of East Timor, led by Mari Alkatiri, in this difficult moment".
