maubere digital army


Cara Pandangmu dalam Cara Pandangku
Juli 18, 2006, 9:38 am
Filed under: Catatan Dari Dili, Notes From Dili

Rahung Nasution

Surat buat Jude Conway

Jude yang baik, dua tahun yang lalu, aku masih ingat ketika kamu berkunjung ke Dili. Saat itu di Farol dan Sahe Institute for Liberation, belum berganti nama jadi Institutu Edukasaun Popular. Sebuah tegur sapa yang ringkas…

Sebelum menjawab suratmu, ada dua alasan kenapa aku merasa perlu untuk menulis Around Golpe In Miles Davis’ Trumpet, dimuat Paras Indonesia. Pertama, aku curiga pada korporasi media. Yang kedua, aku ingin menulis yang dialami orang-orang di sekitarku. Jika kedua alasan itu aku gabungkan: aku ingin menulis sesuatu yang personal sambil mencoba memahami berbagai kegilaan yang cukup kompleks ini. Aku tidak berani dengan tergesa-gesa, mengambil kesimpulan-kesimpulan.

Aku setuju, memang, demokrasi memungkinkan terjadinya pergantian rezim dan kepemimpinan melalui jalanan. Bukan hanya melalui kotak suara atau kericuhan di Parlemen. Yang terjadi pada mantan PM Mari Alkatiri, juga terjadi pada pemimpin di Thailand, di Filipina, di Indonesia dan seandainya masyarakat Australia percaya pada parlemen jalanan, juga bisa menimpa PM John Howard. Apalagi dibantu oleh kekuasaan korporasi media.

Dalam kasus mundurnya Alkatiri, dia bukan hanya dijatuhkan oleh minoritas partai oposisi, tentara yang memberontak atau berbagai kekeliruannya sendiri seperti yang kamu sebutkan dalam suratmu. Aku pikir, juga karena hebatnya kekuasaan media korporat. Salah satunya, ABC, melalui program Four Corners.

Bukti-bukti yang dianggap sebagai keterlibatan Alkatiri dalam soal bagi-bagi senjata: sepucuk surat rahasia dari Komandan PNTL Paul Fatima Martins, satu dokumen dari ‘Tim Keamanan Rahasia Fretilin’ – yang tidak ada tandatangannya dan tidak ditunjukkan isinya secara lengkap – tentang pembagian senjata, satu adegan tembak-menembak yang direkayasa, dan satu SMS Alkatiri ke Comandante Railos yang isinya: “Anda mau ke mana?”

Berdasarkan ‘investigasi’ Liz Jackson dari ABC, Presiden Xanana Gusmão mengirimkan surat kepada Alkatiri yang memintanya mengundurkan diri. Kemudian melalui RTTL, 22 Juni, muncul pidato ‘yang tak terduga’ presiden Xanana Gusmão. Di pidato itu disebut-sebut kekuasaan yang haus darah, peserta kongres Fretilin yang dapat senjata, kongres ilegal, SMS-SMS kepada PM Alkatiri yang melaporkan aktivitas presiden, dst, dst.

Sayang sekali, aku tidak punya narasumber seperti yang kamu miliki—yang kamu sebut informasi dari kawan ‘kiri’ yang dipercaya dan punya kontak dekat tentara-tentara Timor. Makanya dalam menulis, aku perlu hati-hati. Dili ada segudang rumor dan tentunya tak layak disebut sebagai informasi.

Jika ‘informasi’ kawan ‘kiri’mu itu aku jadikan bahan untuk menulis, isinya sama persis dengan desas-desus yang beredar dan tuduhan para petisioner yang hingga sekarang belum ada buktinya? Anehnya, petisioner juga menolak komisi penyelidik yang dibentuk untuk menangani masalah yang mereka ajukan. Alkatiri tidak memecat 591 tentara petisioner, seperti yang diberitakan korporat media di Indonesia dan juga di Australia. Keputuasan itu dari markas F-FDTL, ketika itu Ramos-Horta juga mendukungnya.

Jika masalah ‘diskriminasi’ yang diangkat tentara petisioner, memang, ada dasarnya. Namun jika isu Lorosa’e (wilayah timur) versus Loromonu (asal wilayah barat) yang diangkat, sepetinya isu ini tidak tepat sasaran.

Sejak awal dibentuknya institusi F-FDTL, sudah muncul persoalan. Ketika itu, pada jaman kekuasaan UNTAET, tahun 2001, dan Alkatiri belum menjadi Perdana Menteri. Institusi militer ini dibentuk berdasarkan satu studi yang dilakukan oleh King’s College. Saat itu, ada mantan-mantan gerilyawan yang kecewa dengan proses ini dan memilih untuk kembali menjadi orang sipil. Mereka bisa berasal dari kedua wilayah, Lorosa’e dan Loromunu: Comandante Eli Foho Rai Boot dan Renan, Ersnesto Dudu dan Samba 9.

Bagi yang tidak lolos perekrutan karena tidak memenuhi standar, diintegrasikan kembali ke masyrakat. Proses ini melibatkan penasehat-penasehat dari Australia dan Portugal. Program reintegrasi didanai Bank Dunia dan ditangani IOM. Jadi, insitusi yang kemudian bermasalah ini dibentuk dengan persetujuan Xanana Gusmão, yang saat itu menjabat sebagai ketua Dewan Nasional.

Jude yang baik, memang rumor yang kudengar, banyak yang bilang ada perlakuan dari komandan-komandan yang ‘kasar’ kepada prajurit-prajurit yang berasal wllayah Loromonu.

Namun menurut Panglima F-FDTL Taur Matan Ruak, Letnan Gastão Salsinha yang kemudian jadi juru bicara 591 tentara petisioner dan bergabung dengan tentara pemberontak Mayor Alfreido, Mayor Tara dan Major Marcos, punya masalah dengan bisnis ilegal kayu cendana. Ini diugkapkan Brigadir Ruak di televisi RTTL, beberapa hari setelah demonstrasi pimpinan Letnan Salsinha berubah menjadi kekerasan. Karena keterlibatan dalam urusan cendana, perwira ini tidak dinaikkan pangkatnya. Rencana studinya ke Portugal juga dibatalkan oleh markas besar F-FDTL.

Bisnis ilegal cendana ini, lagi-lagi menurut rumor, melibatkan menteri dalam negeri waktu itu, Rogério Lobato.
Rumor yang lebih seru lagi, Mayor Kaikeri dari F-FDTL, yang meninggal ketika tembak-menembak di Tibar dengan kelompok Railos adalah salah satu tokoh kunci dalam urusan bisnis ilegal cendana ini. Rumor ini terlalu panas. Dan jangan lupa, pengakuan Railos tentang pembagian senjata dari Alkatiri muncul di media korporat, setelah Rogério Lobato jadi tersangka.

So, kita biarkan dulu rumor tersebut dan kembali keurusan nepotisme di F-FDTL, seperti yang kamu sebut dalam suratmu. Jika kita telusuri masalah kepangkatan di F-FDTL, ada banyak periwira di F-FDTL yang bukan dari wilayah Lorosa’e. Misalnya, Mayor Alfredo Reinado, Mayor Marcos Tilman, Mayor Tara (Augusto de Araújo), Letnan Salsinha, Letnan Kolonel Pedro Klamar Fuik (Donaciano Gomes) dan Letnan Kolonel Filomeno Paixão. Sayang sekali, dalam suratmu kamu tidak menyebutkan nepotisme seperti apa yang disebut narasumber kawan ‘kirimu’ itu. Aku jadi curiga, jangan-jangan kawan ‘kirimu’ itu juga bagian dari kegilaan ini.

Baru-baru ini, Bob Lowry mantan penasehat militer Australia untuk Timor-Leste pada 2002-23, di salah satu seminar di Australian National University, mengatakan bahwa dia pernah mengusulkan agar Alkatiri mempensiunkan saja semua perwira pimpinan F-FDTL yang dulunya gerilyawan. Jika hal ini ditempuh, kemungkinan yang akan menjadi pimpinan di F-FDTL adalah Letnan Kolonel Pedro Klamar Fuik dan Major Alfredo Reinado.

Bagiku permasalahan ini cukup kompleks, rumit. Terlalu sederhana jika semuanya dicampakkan pada seorang Alkatiri. Ditambah lagi dengan persoalan-persoalan masa lalu. Dulu, pada masa resistensi juga ada janji-janji, yang sampai hari ini belum terealisir dan menyebabkan banyak pemuda jadi kecewa. Misalnya setelah meredeka, yang berjuang akan hidup enak, rumah bagus… Janji semacam ini diberikan oleh para organisator perlawanan bawah tanah (clandestina) untuk menarik pemuda-pemuda agar mau berjuang unuk kemerdekaan.

Jude yang baik, mengenai persoalan senjata, aku tidak mencoba menutup mata. NGO-NGO di Timor-Leste pernah mempersoalkan ini, temasuk Institutu Edukasaun Popular. Ketika itu Ramos-Horta menjawab, “Jika terjadi sesuatu di perbatasan apakah NGO yang akan menghadapi? Sebaiknya NGO mengurus persoalan-persoalan yang ada di desa-desa…”

Sekarang, perlu apa kiranya Alkatiri untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, sementara partainya mayoritas dan di kongres ia terpilih kembali menjadi sekretaris jenderal? Selanjutnya, kenapa Comandante Railos yang disuruh membunuh lawan-lawan politik Alkatiri justru bertempur melawan F-FDTL, yang konon juga punya hubungan yang dekat dengan Alkatiri?

Indikasi apa yang membuat kamu mengambil kesimpulan bahwa Rogerio Lobato mengerjakan kerja-kerja kotor yang diperintahkan Alkatiri? Rogerio Lobato adalah orang yang cukup berpengaruh dikalangan mantan Falintil dan pengaruh inilah yang dia pakai ketika dia kembali ke Timor-Leste untuk mendapatkan posisi kekuasaanya. Mengorganisir mereka dan memakainya.

Kemudian yang menjadikan semua ini menjadi semakin aneh dan lebih kompleks lagi, semua kekuatan yang bersenjata (di luar F-FDTL yang resmi) adalah kekuatan-kekuatan yang mendongkel Alkatiri, yang menjatuhkan Alkatiri… Kompleks, Jude.

Dalam artikelku, aku tidak menyebut Institutu Edukasaun Popular (IEP) dalah pro-Fretilin. Nuno Rodrigues, koordinator Institutu Edukasaun Popular, yang mendukung beberapa kebijkan politik Alkatiri dituduh membagi-bagikan duit kepada demonstran-demonstran Fretilin pro-Alkatiri di Lospalos. Selanjutnya, dua kawan militan Fretilin, Pedrito Vieira dan Maleve dituduh menyimpan senjata.

Dua tahun yang lalu, Pedrito Vieira ikut mendemo pertemuan Xanana Gusmão dengan calon presiden Indonesia Jenderal Wiranto yang punya rekor kejahatan di Timor-Leste dan Maleve adalah seorang delegasi dari Lospalos dalam kongres Fretilin di Dili, 17-19 Mei.

Jadi kawan Jude yang baik, mendukung beberapa kebijakan Alkatiri tidak serta merta menjadi pro-Fretilin. Dan jikapun suatu saat, Nuno Rodrigues, memilih menjadi militan Fretilin, seperti yang dulu dipilih Adérito de Jesus Soares, mantan direktur Sahe Institute yang sekarang gabung dalam kelompok minoritas Fretilin mudança, aku pikir tidak ada salahnya. Itu pilihan politik mereka, dan kawan Jude tidak perlu meragukan independensi kami melihat persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Kami juga tidak mencoba menyembunyikan sesuatu karena alasan-alasan ideologis. Kritik kami terhadap Fretlin selama ini jelas: partai ini telah menjadi elektoral mesin seperti partai-partai lainnya. Bedanya adalah, Fretilin partai historis yang mendapat dukungan mayoritas.

Kebijakan politik Alkatiri yang didukung IEP adalah kebijakan sekolah gratis, kesehatan gratis, perbaikan gizi anak sekolah, menyimpan dana hasil minyak dalam Petroleum Fund, tidak menghutang pada Bank Dunia. Selain dukungan pada kebijakan tersebut, IEP dengan NGO lainnya, juga khawatir pada undang-undang imigrasi, pencemaran nama baik, rekonsiliasi tanpa keadilan yang dipromosikian Xanana dan Horta, swastanisasi dan segala macam manuver politik yang akhirnya hanya merugikan rakyat banyak.

Jika nanti pengadilan membuktikan Alkatiri terlibat dalam soal pembagian senjata, jelas kami tidak akan mendukung perbuatannya itu. Harus dihukum dan dipastikan bahwa undang-undang berbeda dengan selembar tissue bekas!

Namun kebijakan politik yang aku sebut diatas, menurut kami tetap baik buat rakyat banyak.

Jude yang baik, pada 4 Juli, di Origado Barak, pada pertemuan masyarakat sipil dengan utusan PBB, Ian Martin, Christopher Henry Samsom, direktur NGO LABEH mengatakan: “NGO memiliki senjata di tempat kerja mereka.”

Betapa berbahanya ‘informasi’ semacam ini. Biasanya korporat media melahapnya mentah-mentah. Bahkan ada yang menutup mata. Dampak dari ‘informasi’ sesat semacam inilah yang ingin kutulis.

Setelah kedatangan tentara Australia pada 25 Mei dan ditariknya F-FDTL dari Dili pada 26 Mei, pembakaran rumah-rumah di Dili dilakukan karena para pelakunya menuduh pemilik rumah menyimpan senjata. Sasaran pembakaran ini adalah orang-orang yang punya keluarga atau teman anggota F-FDTL. Ini tidak disorot media korporat, yang dengan menyesatkan malah menggambarkannya sebagai konflik “Lorosae vs Loromono” seolah-olah terjadi saling membakar antara kedua kubu itu di sini.

Kawan yang baik, Jude, aku yakin ada sesuatu yang busuk dalam fitnah. Dengan menuliskannya, kita telah berusaha melawan sesuatu yang nista!


2 Komentar so far
Tinggalkan komentar

senang rasanya dapat info situasi politik di dili.saya bingung dengan sikap politik xanana akir2 ini, apa dia dapat tekanan? berita yang di ekspos media indonesi sangat garing dan subjektif 9khas indonesia0. semoga situasi bisa segera pulih.saya ros dari cis di kupang, apa ini coki temannya jhon? jika benar,senang deh bisa ketemu lagi……… salam dari anak2 cis buat maleve,jhon dan istri,nuno,mas nug+ mba ty serta semua teman2 di farol. a luta continua……….

Komentar oleh roswitha

Cok, bagus sekali informasimu. Jika Alkatiri atau Ana Pessoa berkuasa lagi, tolong dipeseni jangan anti dengan bahasa Indonesia. Bahasa komunikasi rakyat di sana itu kan bahasa Indonesia, shg itu semestinya juga jadi bahasa komunikasi politik pemimpin. Jadi, jangan melakukan bunuh diri politik dg kebijakan anti bahasa Indonesia.

Komentar oleh ecky




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: